KendariSultra

Sulkarnain Kadir, Mantan Wali Kota Kendari Dinyatakan Bebas dalam Dugaan Korupsi PT MUI

Proses Hukum Terhadap Mantan Wali Kota Kendari: Persidangan dan Putusan Bebas

Kendari, 28 Desember 2023 – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari mengumumkan vonis bebas untuk mantan Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan PT Midi Utama Indonesia (MUI). Proses persidangan dan putusan bebas menandai babak baru dalam kasus yang telah menciptakan gelombang kontroversi di masyarakat Sulawesi Tenggara.

Sebelumnya: Tuduhan Pemerasan Sulkarnain Kadir

Sebelumnya, Sulkarnain Kadir ditetapkan sebagai tersangka korupsi perizinan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Hal ini terjadi setelah adanya dugaan pemerasan terhadap perusahaan gerai ritel modern bernilai ratusan juta rupiah.

Dalam kasus tersebut, ia dituduh menyalahgunakan jabatan dan memanfaatkan posisinya terkait perizinan. Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sultra, Ade Hermawan, menyatakan, ”Mantan Wali Kota Kendari 2017-2022, SK (Sulkarnain Kadir), ditetapkan tersangka tindak korupsi perizinan PT Midi Utama Indonesia (MUI). Ia disangkakan Pasal 12 huruf e Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara” (14/8/2023).

Proses Persidangan: Fakta Persidangan dan Argumen Pembelaan

Proses persidangan berhasil membuktikan bahwa tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan Sulkarnain Kadir melakukan tindak pidana korupsi. Ketua Majelis Hakim Sera Achmad menjelaskan bahwa fakta persidangan tidak mengarah pada keterlibatan Sulkarnain dalam perbuatan melawan hukum. Argumen ini menjadi poin kunci dalam memutuskan bahwa mantan Wali Kota tidak bersalah.

Harapan Penasihat Hukum: syukur dan Tantangan ke Depan

Penasihat Hukum Sulkarnain Kadir, Baron Harahap, menyampaikan rasa syukur atas putusan bebas yang sesuai dengan prediksi mereka. Namun, Baron juga menekankan harapannya agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Meskipun demikian, ia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi tantangan hukum apa pun yang mungkin timbul.

Kesimpulan: Kontroversi dan Kehati-hatian di Masyarakat

Putusan bebas terhadap Sulkarnain Kadir menciptakan refleksi terkait sistem peradilan dan sensitivitas masyarakat terhadap tindak pidana korupsi. Meskipun dihargai oleh pihak yang bersangkutan dan pendukungnya, kontroversi masih mewarnai keputusan tersebut. Dengan harapan agar proses hukum berjalan sesuai keadilan, masyarakat Sulawesi Tenggara memandang masa depan dengan harapan akan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

 

Berita terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button