Pedoman Pemberitaan Media Siber

Pedoman Pemberitaan Media Siber

1. Pendahuluan

  • Kemerdekaan dan Hak Asasi Manusia:
    • Menggarisbawahi pentingnya kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers sebagai hak asasi manusia.
    • Menyebutkan dasar hukum dan prinsip-prinsip dalam konteks Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

2. Karakteristik Media Siber

  • Definisi dan Lingkup:
    • Menjelaskan definisi media siber.
    • Menyebutkan lingkup media siber yang mencakup kegiatan jurnalistik, persyaratan hukum, dan standar perusahaan pers.
  • Isi Buatan Pengguna (User Generated Content):
    • Menyebutkan pengertian dan variasi Isi Buatan Pengguna.
    • Menetapkan syarat dan ketentuan terkait dengan Isi Buatan Pengguna.

3. Prinsip Pemberitaan Media Siber

  • Verifikasi dan Keberimbangan Berita:
    • Menjelaskan prinsip verifikasi pada setiap berita.
    • Membahas pengecualian terkait berita yang bersifat mendesak.

4. Ketentuan Isi Buatan Pengguna

  • Syarat dan Ketentuan:
    • Mewajibkan media siber untuk mencantumkan syarat dan ketentuan Isi Buatan Pengguna.
    • Menetapkan persyaratan registrasi dan proses log-in untuk pengguna.
  • Pengeditan dan Penghapusan Isi:
    • Memberikan kewenangan kepada media siber untuk mengedit atau menghapus isi yang melanggar ketentuan.
    • Menyediakan mekanisme pengaduan dan prosedur pengeditan/penghapusan.

5. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

  • Prosedur Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab:
    • Menguraikan prosedur ralat, koreksi, dan hak jawab sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
    • Menekankan keterkaitan waktu pemuatan dan tautan pada berita yang diralat.

6. Pencabutan Berita

  • Alasan dan Proses Pencabutan:
    • Menetapkan alasan pencabutan berita.
    • Menyebutkan proses dan kewajiban media siber lain terkait pencabutan.

7. Iklan

  • Pembedaan Produk Berita dan Iklan:
    • Mewajibkan media siber untuk membedakan dengan jelas antara produk berita dan iklan.
    • Menyebutkan kewajiban dalam mencantumkan informasi pada iklan.

8. Penutup

  • Sanksi Hukum dan Tanggung Jawab:
    • Menegaskan sanksi hukum terkait dengan layanan hak jawab.
    • Menyimpulkan tanggung jawab media siber dalam konteks hukum dan etika.

Catatan: Pedoman ini disusun dengan merujuk pada aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Penyesuaian mungkin diperlukan sesuai perkembangan hukum dan etika media siber di masa mendatang.

Back to top button