Berita Nasional

Demo Mahasiswa ITB: Tolak Pinjol Masuk Kampus

Jakarta, Lenteng timur – Kontroversi muncul seiring dengan penggunaan pinjaman online (pinjol) untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) di beberapa perguruan tinggi, termasuk Institut Teknologi Bandung (ITB). Komisi X DPR mengecam praktik ini, menyatakan keprihatinan dan menyoroti dampak negatifnya terhadap mahasiswa.

Anggota Komisi X DPR RI, A.S. Sukawijaya, menyayangkan kehadiran pinjol di lingkungan kampus. Ia menekankan bahwa pihak kampus atau pemerintah seharusnya memiliki solusi alternatif untuk mengatasi masalah biaya pendidikan, daripada mengandalkan pinjol. Sukawijaya juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) melarang pemberian bunga pada pinjaman mahasiswa.

“Wajib hukumnya negara untuk memberikan pendidikan, dan ini mencakup pembiayaan yang adil dan terjangkau,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, mempertanyakan sikap pemerintah yang membiarkan mahasiswa terlilit utang untuk membayar UKT. Ia menilai bahwa memberikan opsi pinjaman online kepada mahasiswa bukanlah keputusan bijaksana, mengingat konstitusi menetapkan pendidikan sebagai tugas negara.

Faqih juga mengusulkan adanya pembaharuan terhadap struktur dan formula anggaran pendidikan, serta mengingatkan agar pemerintah lebih serius dalam membangun sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan.

“Kenapa harus membiarkan problem seperti solusi membayar UKT dengan skema pinjol ini muncul?” tanyanya.

Dalam keseluruhan, Komisi X DPR berharap adanya solusi yang lebih baik guna mengatasi permasalahan pembayaran UKT mahasiswa tanpa harus mengandalkan pinjaman online. Politisi dari Fraksi PKS ini menegaskan bahwa pemerintah harus memenuhi janjinya untuk memperbaiki sektor pendidikan di Indonesia.

Kesimpulan, saran dan Solusi

Menyikapii kontroversi penggunaan pinjaman online (pinjol) untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), beberapa  pengamat ikut berkomentar dan turut meyayangkan, Akan tetapi tedapat beberapa saran yang mengemuka sekiranya dapat dipertimbangkan oleh pihak terkait, baik pemerintah maupun perguruan tinggi:

Solusi Alternatif Tanpa Bunga:

  • Perguruan tinggi dan pemerintah perlu bekerja sama mencari solusi alternatif yang dapat membantu mahasiswa membayar UKT tanpa harus bergantung pada pinjol.
  • Pemikiran kreatif seperti beasiswa, skema pembiayaan tanpa bunga, atau bantuan finansial bagi mahasiswa berprestasi rendah ekonomi dapat menjadi alternatif.

Revisi Struktur Anggaran Pendidikan:

  • DPR dan pemerintah perlu membahas dan merevisi struktur dan formula anggaran pendidikan untuk memastikan alokasi yang memadai dan efisien.
  • Fokus pada peningkatan alokasi dana pendidikan dan penggunaannya yang tepat sasaran agar tidak terjadi kendala finansial bagi mahasiswa.

Peran Perguruan Tinggi:

  • Perguruan tinggi harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi mahasiswa ketika menawarkan opsi pembayaran UKT melalui pinjol.
  • Mendorong kebijakan transparansi dalam biaya pendidikan dan memberikan alternatif pembayaran yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa.

Edukasi Keuangan untuk Mahasiswa:

  • Menyelenggarakan program edukasi keuangan untuk mahasiswa agar mereka dapat membuat keputusan keuangan yang bijaksana.
  • Menjelaskan risiko dan konsekuensi dari pinjol serta memberikan alternatif yang lebih aman dan terjangkau.

Evaluasi Kebijakan dan Kepatuhan Hukum:

  • Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan terkait pembayaran UKT dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan, terutama terkait larangan pemberian bunga pada pinjaman mahasiswa.

Diskusi dan Konsultasi Bersama:

    • Melibatkan stakeholder utama, termasuk mahasiswa, dalam diskusi dan konsultasi untuk menemukan solusi bersama yang dapat diterima semua pihak.
    • Mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mahasiswa akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan untuk masalah pembayaran UKT mahasiswa tanpa mengandalkan pinjaman online yang berpotensi memberikan beban finansial yang lebih besar pada masa depan.

Berita terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button