Edukasi

77+ Contoh Soal PTS PKN Kelas 8 Semester 2: Beserta Kunci Jawaban

Lenteng timur – Pekan Penilaian Tengah Semester (PTS) semakin dekat, dan para siswa kelas 8 SMP akan menghadapi ujian di berbagai mata pelajaran, termasuk Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Kurikulum Merdeka, yang dirancang untuk memajukan kualitas moral siswa, menjadikan PKN sebagai salah satu pelajaran kunci.

Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Kurikulum Merdeka: PKN Kurikulum Merdeka tidak hanya memberikan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengembangkan karakter siswa dalam berbagai aspek seperti berkebinekaan global, gotong royong, dan berpikir kritis. Materi yang diajarkan pada semester 2 kelas 8 melibatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, kearifan lokal, budaya, dan wawasan nusantara.

Contoh Soal PTS PKN Kelas 8 Semester 2: Berikut adalah contoh soal PTS PKN kelas 8 semester 2 Kurikulum Merdeka yang bisa menjadi referensi dalam persiapan ujian:

  1. Peraturan yang berada pada tata urutan paling atas adalah..

    • A. UUD 1945
    • B. Peraturan Presiden
    • C. Peraturan Pemerintah
    • D. Ketetapan MPR
    • Jawaban: A (UUD 1945)
      • Penjelasan: UUD 1945 menjadi landasan dan hukum tertinggi di Indonesia.
  2. Berikut adalah beberapa asas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan Indonesia, kecuali…

    • A. Kejelasan tujuan
    • B. Kelembagaan
    • C. Materi muatan
    • D. Tertutup
    • Jawaban: D (Tertutup)
      • Penjelasan: Prinsip tertutup tidak terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan.
  3. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak termuat dalam..

    • A. UU Nomor 12 Tahun 2002
    • B. UU Nomor 35 Tahun 2014
    • C. UU Nomor 22 Tahun 2022
    • D. UU Nomor 13 Tahun 1999
    • Jawaban: B (UU Nomor 35 Tahun 2014)
      • Penjelasan: UU Nomor 35 Tahun 2014 lebih mengarah pada perlindungan anak.
  4. Pihak yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah..

    • A. DPD
    • B. MPR
    • C. DPR
    • D. Mahkamah Konstitusi
    • Jawaban: C (DPR)
      • Penjelasan: DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang.
  5. Fungsi dari Peraturan Pemerintah (PP) adalah…

    • A. Pedoman pokok menjalankan aturan negara
    • B. Menjelaskan secara rinci hal-hal yang diatur dalam UU
    • C. Peraturan yang dikeluarkan jika ada kondisi darurat
    • D. Mewadahi kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden
    • Jawaban: B (Menjelaskan secara rinci hal-hal yang diatur dalam UU)
      • Penjelasan: PP menjelaskan rincian pelaksanaan yang diatur oleh UU.
  6. Peraturan yang ada di lingkup RT/RW dibuat demi ketertiban dan kenyamanan semua warga. Dalam penyusunan tata tertib atau aturan tersebut, anggota masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui ….

    • A. Musyawarah
    • B. Demonstrasi
    • C. Surat kaleng
    • D. Petisi
    • Jawaban: A (Musyawarah)
      • Penjelasan: Musyawarah merupakan cara partisipatif dalam penyusunan aturan di tingkat masyarakat.
  7. Pariwisata merupakan sektor penting dalam pembangunan daerah selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi perkotaan. Dalam merancang kebijakan soal pariwisata tersebut, pihak yang berhak membuat peraturan adalah…
    • A. Pemerintah kota setempat
    • B. DPR
    • C. DPD
    • D. MPR
    • Jawaban: A (Pemerintah kota setempat)
      • Penjelasan: Kebijakan pariwisata biasanya diatur oleh pemerintah daerah setempat.
  8. Aturan yang mengatur kebijakan nasional dan dapat mencakup berbagai aspek, seperti pengangkatan pejabat, penetapan kebijakan ekonomi, pengaturan keamanan, dan perubahan struktur pemerintahan adalah..
    • A. Peraturan Pemerintah
    • B. Tap MPR
    • C. Keputusan Presiden
    • D. RUU DPR
    • Jawaban: C (Keputusan Presiden)
      • Penjelasan: Keputusan Presiden digunakan untuk kebijakan nasional yang melibatkan berbagai aspek.
  9. Yogyakarta begitu terkenal dengan pariwisatanya. Salah satunya karena pemerintah provinsi mengeluarkan peraturan..
    • A. Perda DIY Nomor 1 Tahun 2019
    • B. Perda DIY Nomor 2 Tahun 2020
    • C. Perda DIY Nomor 4 Tahun 2014
    • D. Perda DIY Nomor 10 Tahun 2015
    • Jawaban: A (Perda DIY Nomor 1 Tahun 2019)
      • Penjelasan: Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2019 adalah aturan yang mungkin berkaitan dengan pariwisata di DIY.
  10. Secara bahasa, budaya berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu buddhayah yang artinya..
    • A. Peradaban
    • B. Pohon
    • C. Ciri khas masyarakat setempat
    • D. Hal-hal yang berhubungan dengan akal budi manusia
    • Jawaban: D (Hal-hal yang berhubungan dengan akal budi manusia)
      • Penjelasan: Dalam bahasa Sansekerta, “buddhayah” memiliki arti yang terkait dengan akal budi manusia.
  11. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pernyataan tersebut terkandung dalam UUD 1945 Pasal 32 ayat..
    • A. 1
    • B. 2
    • C. 3
    • D. 4
    • Jawaban: B (2)
      • Penjelasan: Pasal 32 ayat 2 UUD 1945 mengatur mengenai penghormatan dan pemeliharaan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
  12. Gambang Semarangan merupakan seni pertunjukkan yang berasal dari…

    • A. Surabaya
    • B. Semarang
    • C. Maluku
    • D. Ternate
    • Jawaban: B (Semarang)
      • Penjelasan: Gambang Semarangan berasal dari kota Semarang.
  13. Pasal 32 ayat 1 UUD 1945 menjamin hak setiap individu dalam..
    • A. Kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya
    • B. Menggunakan bahasa Indonesia
    • C. Menjalankan kehidupan sesuai adat yang berlaku di sekitar
    • D. Mengembangkan industri pariwisata
    • Jawaban: A (Kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya)
      • Penjelasan: Pasal 32 ayat 1 UUD 1945 menjamin kebebasan untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.
  14. Berikut adalah upaya dalam memajukan kebudayaan, kecuali..

    • A. Memperteguh jati diri bangsa
    • B. Mewujudkan citra bangsa
    • C. Melestarikan warisan budaya bangsa
    • D. Sangat terbuka terhadap globalisasi
    • Jawaban: D (Sangat terbuka terhadap globalisasi)
      • Penjelasan: Upaya memajukan kebudayaan biasanya melibatkan pertahankan terhadap nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal.
  15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 pasal 5 menyebut beberapa objek pemajuan kebudayaan yakni..
    • A. Manuskrip
    • B. Ritus
    • C. Bahasa
    • D. Semua jawaban benar
    • Jawaban: D (Semua jawaban benar)
      • Penjelasan: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 memajukan berbagai aspek kebudayaan termasuk manuskrip, ritus, dan bahasa.
  16. Berikut adalah alasan batik diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO, kecuali..
    • A. Ilmu membatik diturunkan dari generasi ke generasi
    • B. Batik menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa
    • C. Batik digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai pakaian sehari-hari sejak dahulu hingga saat ini
    • D. Batik merupakan pakaian populer
    • Jawaban: D (Batik merupakan pakaian populer)
      • Penjelasan: Pakaian populer bukanlah alasan utama batik diakui oleh UNESCO, tetapi lebih pada nilai-nilai budaya dan teknik pembuatannya.
  17. Jika kalian pergi ke negara-negara di Eropa, Australia, atau Amerika, kalian akan mendapati karakteristik budaya yang berbeda dengan bangsa Indonesia. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?
    • A. Perbedaan nilai-nilai yang mendasari kebudayaan bangsa Indonesia dengan kebudayaan bangsa-bangsa lain
    • B. Arus globalisasi membuat kita semakin melihat banyak perubahan
    • C. Kondisi fisik yang berbeda
    • D. Perbedaan agama
    • Jawaban: A (Perbedaan nilai-nilai yang mendasari kebudayaan bangsa Indonesia dengan kebudayaan bangsa-bangsa lain)
      • Penjelasan: Perbedaan nilai-nilai budaya menjadi salah satu faktor utama perbedaan karakteristik budaya antar bangsa.
  18. Seni pertunjukkan Randai berasal dari daerah…

    • A. Minangkabau
    • B. Banten
    • C. Dayak
    • D. Aceh
    • Jawaban: A (Minangkabau)
      • Penjelasan: Randai merupakan seni pertunjukkan tradisional dari Minangkabau.
  19. Rumusan wawasan nusantara terdapat dalam..

    • A. GBHN 1998
    • B. Tap MPR
    • C. Pembukaan Undang-Undang
    • D. Keputusan Presiden
    • Jawaban: A (GBHN 1998)
      • Penjelasan: Rumusan wawasan nusantara terdapat dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) 1998.
  20. Berikut adalah keunikan dari Indonesia, kecuali..

    • A. Memiliki luas wilayah 1.916.906,77 km persegi
    • B. Terdiri dari 33 provinsi
    • C. Dilalui garis ekuator atau garis khatulistiwa pada garis lintang 0°
    • D. Beriklim tropis dengan dua musim, yaitu kemarau dan penghujan
    • Jawaban: B (Terdiri dari 33 provinsi)
      • Penjelasan: Keunikan Indonesia lebih terkait dengan karakteristik geografis dan iklimnya, bukan jumlah provinsi yang terus berkembang.

Penjelasan Jawaban dan Pembahasan Soal:

  1. Soal pertama menguji pemahaman siswa tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jawaban yang benar adalah A, UUD 1945.
  2. Soal kedua memeriksa pengetahuan tentang asas-asas penyusunan peraturan perundang-undangan. Jawaban yang benar adalah D, Tertutup.

Contoh Soal PTS PKN Lainnya Yang diambil dari Berbagai Semester:

  1. Pada tingkat pemerintahan desa, peraturan yang mengatur tentang tata tertib dan kesejahteraan masyarakat dapat ditemukan dalam…
  • A. Peraturan Desa
  • B. Peraturan Pemerintah
  • C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002
  • D. Keputusan Presiden

Jawaban: A. Peraturan Desa

2. Sistem pemerintahan di Indonesia bersifat…

  • A. Oligarki
  • B. Monarki
  • C. Demokrasi
  • D. Totaliter

Jawaban: C. Demokrasi

3. Tugas dan kewajiban Presiden Indonesia diatur dalam…

  • A. UUD 1945
  • B. Tap MPR
  • C. Peraturan Pemerintah
  • D. Keputusan Presiden

Jawaban: A. UUD 1945

4. Badan Legislatif yang memiliki tugas membahas dan menetapkan Rancangan Undang-Undang adalah…
  • A. DPD
  • B. DPR
  • C. MPR
  • D. Mahkamah Konstitusi

Jawaban: B. DPR

5. Kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri ada di tangan…
  • A. Presiden
  • B. DPR
  • C. MPR
  • D. DPD

Jawaban: A. Presiden

6. Salah satu tujuan negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini berkaitan dengan asas…
  • A. Kebijakan Ekonomi
  • B. Musyawarah
  • C. Kesejahteraan
  • D. Kemanusiaan

Jawaban: B. Musyawarah

7. Pada tingkat nasional, pengangkatan Hakim Agung diatur melalui…
  • A. Peraturan Pemerintah
  • B. Keputusan Presiden
  • C. UUD 1945
  • D. Tap MPR

Jawaban: B. Keputusan Presiden

8. Konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia diamanatkan dalam…
  • A. Tap MPR
  • B. Pembukaan UUD 1945
  • C. Keputusan Presiden
  • D. Peraturan Pemerintah

Jawaban: B. Pembukaan UUD 1945

9. Perubahan dan penambahan terhadap UUD 1945 dapat dilakukan melalui…
  • A. Keputusan Presiden
  • B. Tap MPR
  • C. Peraturan Pemerintah
  • D. Keputusan DPR

Jawaban: B. Tap MPR

10. Pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor…
  • A. 10 Tahun 2019
  • B. 23 Tahun 2014
  • C. 5 Tahun 2017
  • D. 32 Tahun 2004

Jawaban: B. 23 Tahun 2014

11. Salah satu fungsi DPR adalah…

  • A. Menetapkan kebijakan ekonomi
  • B. Mengevaluasi kinerja presiden
  • C. Menjaga keamanan nasional
  • D. Menetapkan kebijakan luar negeri

Jawaban: A. Menetapkan kebijakan ekonomi

12. Dalam konteks pembagian kekuasaan, kekuasaan eksekutif dipegang oleh…

  • A. DPR
  • B. Presiden
  • C. MPR
  • D. Mahkamah Konstitusi

Jawaban: B. Presiden

13. Pernyataan “Negara Indonesia adalah negara hukum” terdapat dalam…

  • A. Pembukaan UUD 1945
  • B. Tap MPR
  • C. Peraturan Pemerintah
  • D. Keputusan Presiden

Jawaban: A. Pembukaan UUD 1945

14. Lembaga yang memiliki tugas mengadili sengketa kewenangan antara lembaga negara adalah…

  • A. Mahkamah Konstitusi
  • B. Mahkamah Agung
  • C. Mahkamah Internasional
  • D. Mahkamah Umum

Jawaban: A. Mahkamah Konstitusi

15. Pada tingkat provinsi, gubernur dipilih melalui…

  • A. Pemilihan Umum
  • B. Musyawarah
  • C. Penunjukan presiden
  • D. Pemilihan oleh DPRD

Jawaban: A. Pemilihan Umum

16. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia yang menjadi cikal bakal terbentuknya negara Indonesia adalah…

  • A. Muhammadiyah
  • B. Nahdlatul Ulama
  • C. Budi Utomo
  • D. Boedi Oetomo

Jawaban: C. Budi Utomo

17. Perjanjian internasional yang melibatkan dua negara atau lebih disebut…

  • A. Traktat
  • B. Konvensi
  • C. Piagam
  • D. Akta

Jawaban: A. Traktat

18. Organisasi internasional yang berperan dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia adalah…

  • A. ASEAN
  • B. PBB
  • C. OPEC
  • D. NATO

Jawaban: B. PBB

19. Pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi diselenggarakan berdasarkan asas…

  • A. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  • B. Kesejahteraan sosial
  • C. Musyawarah untuk mufakat
  • D. Kebinekaan

Jawaban: B. Kesejahteraan sosial

20. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia dibentuk berdasarkan…

  • A. Keputusan DPR
  • B. Keputusan Presiden
  • C. Tap MPR
  • D. Peraturan Pemerintah

Jawaban: C. Tap MPR

21. Sebagai warga negara yang baik, kita diharapkan patuh terhadap…

  • A. Hukum yang berlaku
  • B. Kebijakan pribadi
  • C. Instruksi teman
  • D. Pilihan politik presiden

Jawaban: A. Hukum yang berlaku

22. Hak asasi manusia yang mencakup hak hidup, hak kesehatan, dan hak pendidikan disebut sebagai hak…

  • A. Sosial
  • B. Politik
  • C. Ekonomi
  • D. Budaya

Jawaban: A. Sosial

23. Lembaga yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum di Indonesia adalah…

  • A. Kepolisian
  • B. TNI
  • C. Dinas Pajak
  • D. KPK

Jawaban: A. Kepolisian

24. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa desa memiliki kewenangan dalam…

  • A. Kesehatan
  • B. Pendidikan
  • C. Pertahanan
  • D. Keuangan

Jawaban: D. Keuangan

25. Prinsip pemerintahan yang menekankan bahwa kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat disebut…

  • A. Prinsip supremasi hukum
  • B. Prinsip good governance
  • C. Prinsip keterbukaan
  • D. Prinsip keseimbangan kekuasaan

Jawaban: B. Prinsip good governance

26. Upaya menumbuhkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan semangat kebangsaan dapat dilakukan melalui…

  • A. Pendidikan kewarganegaraan
  • B. Pemilihan umum
  • C. Demonstrasi
  • D. Politik identitas

Jawaban: A. Pendidikan kewarganegaraan

27. Menjaga keberagaman dan mencegah konflik horizontal dapat dilakukan melalui…

  • A. Kebijakan ekonomi
  • B. Kebijakan politik luar negeri
  • C. Kebijakan keamanan nasional
  • D. Kebijakan kesejahteraan sosial

Jawaban: C. Kebijakan keamanan nasional

28. Hak asasi manusia yang mencakup kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat disebut sebagai hak…

  • A. Ekonomi
  • B. Sosial
  • C. Politik
  • D. Budaya

Jawaban: C. Politik

29. Organisasi internasional yang bertujuan untuk memajukan kerjasama ekonomi di kawasan Asia adalah…

  • A. ASEAN
  • B. SAARC
  • C. APEC
  • D. EU

Jawaban: C. APEC

30. Kesetaraan gender dalam konteks hak-hak politik dan ekonomi tercermin dalam…

  • A. Pendidikan
  • B. Pemilihan umum
  • C. Kesehatan
  • D. Ketenagakerjaan

Jawaban: B. Pemilihan umum

Berikut adalah 30 contoh soal Penilaian Tengah Semester (PTS) Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) untuk tingkat yang setara:

1. Pada tingkat pemerintahan desa, warga dapat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan lokal melalui…

  • A. Musyawarah desa
  • B. Keputusan Bupati
  • C. Keputusan Presiden
  • D. Sidang DPR

2. Kewajiban untuk membayar pajak yang dikenakan oleh pemerintah termasuk dalam aspek…

  • A. Kewarganegaraan
  • B. Politik
  • C. Ekonomi
  • D. Sosial

3. Pada tingkat nasional, lembaga yang memiliki fungsi sebagai pemegang kekuasaan legislatif adalah…

  • A. MPR
  • B. DPR
  • C. DPD
  • D. Mahkamah Konstitusi

4. Prinsip dalam Pancasila yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan dalam keberagaman adalah…

  • A. Keadilan sosial
  • B. Ketuhanan Yang Maha Esa
  • C. Persatuan Indonesia
  • D. Kesejahteraan rakyat

5. Peran media massa dalam membentuk opini publik berkaitan erat dengan aspek…

  • A. Ekonomi
  • B. Politik
  • C. Budaya
  • D. Sosial

6. Badan legislatif yang mewakili kepentingan daerah dalam tingkat nasional adalah…

  • A. MPR
  • B. DPR
  • C. DPD
  • D. Mahkamah Agung

7. Pernyataan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dan wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia” terkandung dalam…

  • A. Tap MPR
  • B. Pembukaan UUD 1945
  • C. Peraturan Pemerintah
  • D. Keputusan Presiden

8. Upaya pelestarian lingkungan hidup dapat diwujudkan melalui…

  • A. Kebijakan ekonomi
  • B. Kebijakan politik luar negeri
  • C. Kebijakan keamanan nasional
  • D. Kebijakan lingkungan

9. Hak untuk mendirikan dan mengelola partai politik diatur dalam…

  • A. UUD 1945
  • B. Tap MPR
  • C. Peraturan Pemerintah
  • D. Keputusan Presiden

10. Organisasi internasional yang fokus pada perdagangan dunia adalah…

  • A. IMF
  • B. WTO
  • C. UNICEF
  • D. WHO

11. Tujuan dari sistem pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah…

  • A. Mencegah keterbukaan
  • B. Mewujudkan supremasi hukum
  • C. Menjaga keseimbangan kekuasaan
  • D. Memaksimalkan kekuasaan presiden

12. Lembaga yang memiliki fungsi untuk mengawasi pelaksanaan UUD 1945 adalah…

  • A. Kepolisian
  • B. KPK
  • C. Mahkamah Konstitusi
  • D. BPK

13. Pada tingkat desa, warga dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa melalui…

  • A. Pemilihan Umum
  • B. Musyawarah
  • C. Penunjukan presiden
  • D. Pemilihan oleh DPRD

14. Hak untuk memiliki properti dan hak cipta termasuk dalam kategori hak…

  • A. Ekonomi
  • B. Politik
  • C. Sosial
  • D. Budaya

15. Peran TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam sistem pertahanan negara termasuk dalam fungsi…

  • A. Eksekutif
  • B. Legislatif
  • C. Yudikatif
  • D. Kesejahteraan sosial

16. Organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak adalah…

  • A. UNICEF
  • B. UNESCO
  • C. WHO
  • D. ILO

17. Hak untuk mendirikan dan mengelola sekolah-sekolah diselenggarakan berdasarkan asas…

  • A. Musyawarah
  • B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  • C. Persatuan Indonesia
  • D. Kesejahteraan rakyat

18. Pada tingkat provinsi, peraturan daerah dibentuk oleh…

  • A. Gubernur
  • B. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
  • C. Bupati
  • D. Walikota

19. Kepala negara Indonesia saat ini dapat mengeluarkan peraturan pemerintah melalui…

  • A. Keputusan Presiden
  • B. Peraturan Pemerintah
  • C. Tap MPR
  • D. Undang-Undang

20. Perubahan batas wilayah antarprovinsi di Indonesia dapat diatur melalui…

  • A. Keputusan Presiden
  • B. Peraturan Pemerintah
  • C. UUD 1945
  • D. Tap MPR

21. Hak asasi manusia yang mencakup kebebasan beribadah dan memeluk agama pilihan disebut sebagai hak…

  • A. Sosial
  • B. Politik
  • C. Ekonomi
  • D. Budaya

22. Lembaga yang bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia adalah…

  • A. KPU (Komisi Pemilihan Umum)
  • B. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
  • C. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
  • D. MA (Mahkamah Agung)

23. Pada tingkat internasional, penyelesaian sengketa antarnegara dapat dilakukan melalui…

  • A. Mahkamah Konstitusi
  • B. Mahkamah Internasional
  • C. Mahkamah Agung
  • D. Mahkamah Umum

24. Prinsip pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik adalah…

  • A. Prinsip supremasi hukum
  • B. Prinsip good governance
  • C. Prinsip keterbukaan
  • D. Prinsip keseimbangan kekuasaan

25. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang…

  • A. Kesehatan
  • B. Pendidikan
  • C. Pertahanan
  • D. Ketenagakerjaan

26. Komnas HAM memiliki peran dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Organisasi ini dibentuk berdasarkan…

  • A. Keputusan DPR
  • B. Keputusan Presiden
  • C. Tap MPR
  • D. Peraturan Pemerintah

27. Prinsip pemerintahan yang menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum adalah…

  • A. Prinsip supremasi hukum
  • B. Prinsip good governance
  • C. Prinsip persamaan kedudukan
  • D. Prinsip keseimbangan kekuasaan

28. Lembaga yang bertugas meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia adalah…

  • A. LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
  • B. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
  • C. BIN (Badan Intelijen Negara)
  • D. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

29. Perjanjian antarnegara yang dihasilkan dari negosiasi dan dituangkan dalam dokumen tertulis disebut…

  • A. Traktat
  • B. Konvensi
  • C. Piagam
  • D. Akta

30. Upaya pemerintah untuk mencapai pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia dapat dilakukan melalui…

  • A. Kebijakan ekonomi
  • B. Kebijakan politik luar negeri
  • C. Kebijakan keamanan nasional
  • D. Kebijakan otonomi daerah

Kunci jawaban untuk setiap soal pada contoh soal PTS PKN sebelumnya:

  1. A. Musyawarah desa
  2. C. Ekonomi
  3. B. DPR
  4. C. Persatuan Indonesia
  5. B. Politik
  6. C. DPD
  7. B. Pembukaan UUD 1945
  8. D. Kebijakan lingkungan
  9. A. UUD 1945
  10. B. WTO
  11. C. Menjaga keseimbangan kekuasaan
  12. C. Mahkamah Konstitusi
  13. A. Pemilihan Umum
  14. A. Ekonomi
  15. A. Eksekutif
  16. A. UNICEF
  17. C. Persatuan Indonesia
  18. B. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
  19. B. Peraturan Pemerintah
  20. B. Peraturan Pemerintah
  21. B. Politik
  22. A. KPU (Komisi Pemilihan Umum)
  23. B. Mahkamah Internasional
  24. B. Prinsip good governance
  25. B. Pendidikan
  26. C. Tap MPR
  27. C. Prinsip persamaan kedudukan
  28. A. LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
  29. A. Traktat
  30. D. Kebijakan otonomi daerah

Aplikasi Lentengcom: Unduh aplikasi Lentengcom untuk akses berita terkini dan informasi pendidikan langsung di ponsel Lentengers. Aplikasi ini tersedia di Lentengcom Apps.

Semoga persiapan PTS PKN kelas 8 semester 2 Kurikulum Merdeka menjadi lebih efektif dengan contoh soal ini. Selamat belajar dan sukses untuk ujian Lentengers!

Berita terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button